Jakarta, Aktualbisnis.com
Saat ini pemerintah kembali meningkatkan layanan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) dengan menghadirkan QRIS TUNTAS, yang memungkinkan pengguna tak hanya melakukan transaksi pembayaran tapi juga melakukan transfer, tarik tunai, dan setor tunai. Program terbaru ini, rencananya akan bisa diakses masyarakat pada akhir November 2023.
“Tingginya animo masyarakat, terutama di Jakarta dalam hal digitalisasi pembayaran atau pembayaran non tunai, mendorong Bank Indonesia terus meningkatkan layanan dan memperluas akses QRIS di seluruh wilayah Indonesia,” kata Analis Junior, Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, Alhamdi Alfi Fajri dalam dalam diskusi publik terkait peran media massa dalam meningkatkan transaksi non tunai menggunakan QRIS di FaveHotel Cililitan Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Alfi Fajri menyatakan perubahan perilaku konsumen sejak pandemi Covid lalu semakin menjurus ke transaksi digital. “Karena itu, pemerintah melalui BI terus menyempurnakan sistem pembayaran non tunai melalui QRIS, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini,” kata Alfi.
Ia menyebutkan berdasarkan data tahun 2022, Indonesia berada di peringkat ke-4 dunia untuk populasi digital, yaitu sebanyak 213 juta, atau hampir 85 persen dari total populasi. “Dan Jakarta mencatatkan jumlah pengguna smartphone yang lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata pengguna smartphone di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Untuk data transaksi Pengguna QRIS di Jakarta per Agustus 2023, yang tertinggi adalah Jakarta Selatan dengan 25.661.099 transaksi dan yang terendah adalah Kepulauan Seribu senilai 1.975 transaksi.
Untuk jumlah merchant pun, lanjutnya, menunjukkan peningkatan 2,57 persen month-to-month yakni 4,9 juta merchant atau senilai dengan 17,4 persen dari pangsa nasional.
Alfi juga mengatakan volume perkembangan (QRIS) di DKI Jakarta mengalami peningkatan 1 juta pengguna di 2023. Ini adalah bentuk upaya strategis lebih masif lagi bagaimana hijrah ke pembayaran konvensional ke digital. “BI diberikan mandat oleh Undang- undang menjalankan otoritas moneter sistem pembayaran. Otoritas sistem pembayaran adalah mata uang dan non tunai. Seluruh sistem pembayaran harus mengusung asas perlindungan konsumen,” urainya.
Seiring dengan misi 2045 dalam Indonesia berdaulat adil dan makmur, mendigitalisasikan sistem pembayaran adalah membantu percepatan pertumbuhan ekonomi digital. ”Pada 2010 masyarakat kalau berbelanja membawa uang kas yang banyak, membawa tas dan dompet, sejak COVID 2019 atau transaksi digital terjadi masyarakat hanya membawa Handphone,” katanya.
Ekosistem Pelaku ekonomi digital lanjutnya tumbuh semakin besar dalam menyediakan kebutuhan masyarakat. Dalam hal berbelanja banyak aplikasi digital, baik dalam untuk bertransportasi ada Ojol, mau hiburan ada Traveloka dll. Dengan terus mengamati perkembangan digital di indonesia, BI menghadirkan sistem pembayaran yang cepat, Mudah dan aman salah satunya adalah QRIS,” imbuhnya.
Memiliki peran penting
Anggota Komisi XI DPR RI, Fraksi PKS, Anis Byarwati menyatakan peran media massa memiliki peran penting dalam menyampaikan kebijakan pemerintah pada masyarakat.
“Media massa adalah salah satu kunci untuk menyampaikan kebenaran dari satu kejadian atau kebijakan atau apa yang dikerjakan oleh para wakil yang dipilih rakyat dan para pejabat publik,” kata Anis. Sehingga, para wartawan merupakan bagian penting dalam memasifkan penggunaan QRIS di masyarakat.
“Memang tidak bisa secara serta merta digitalisasi dilakukan karena bentuk Indonesia yang kepulauan, tetap secara perlahan harus dimulai. Tapi Jakarta ini menjadi barometer bagaimana sistem non tunai QRIS ini dapat diaplikasikan,” ucapnya.
Untuk memastikan optimalisasi layanan digital ini, Anis menyatakan terus mendorong pemerintah untuk penyediaan infrastrukturnya. “Kami dorong pemerintah untuk kerja keras dalam hal infrastruktur untuk memastikan digitalisasi dapat di akses secara merata di seluruh Indonesia,” ucapnya lagi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Implementasi KEKDA, Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, Yufrizal menyatakan program QRIS Tuntas merupakan penyempurnaan dari sistem QRIS yang sudah ada.”QRIS ini merupakan program pemerintah yang semakin memudahkan akses masyarakat pada salah satu fungsi BI, yaitu transaksi pembayaran,” kata Yufrizal.
Ia menjelaskan bahwa sebelum peresmian QRIS, pada 17 Agustus 2019, sebenarnya sistem pembayaran secara digital ini sudah ada di Indonesia.
“Tapi sejak 17 Agustus, QRIS mengintegarsikan seluruh provider jasa transaksi pembayaran digit dalam satu sistem. Sehingga memudahkan pelaku usaha dan juga konsumen. Pelaku usaha tak perlu banyak memasang QR Code di meja pembayaran, konsumen tak perlu repot membawa uang tunai untuk mendapatkan layanan atau melakukan pembelian,” ujarnya.
Yufrizal menyebutkan DKI Jakarta untuk tahun 2023 ini berhasil meraih juara pertama dalam upaya percepatan dan perluasan digitalisasi. “Kita mendapatkan Juara ke-1 untuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk area Jawa Bali,” katanya. (Frans)