Jakarta, Aktualbisnis.com
Menko Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa produktivitas pertanian sangat bergantung pada ketersediaan pupuk di lapangan. Meski pupuk tersedia, proses distribusinya masih terhambat oleh prosedur panjang yang melibatkan berbagai persetujuan. Untuk itu Zulkifli Hasan menekankan pentingnya fungsi koordinasi dalam mewujudkan swasembada pangan. Misalnya dalam menghadapi rumitnya rantai distribusi pupuk yang masih panjang.
“Setiap tahap distribusi pupuk memerlukan dukungan dari banyak pihak, mulai dari bupati hingga menteri. “Rantai distribusi ini panjang sekali, harus ada SK bupati, diketahui gubernur, hingga persetujuan dari beberapa kementerian,” kata Zulkifli dalam pelantikan pejabat Kemenko Pangan di kantor sementara Graha Mandiri, Jakarta, Senin (11/11/2024).
Ia mengakui bahwa proses ini seringkali rumit dan memperlambat produktivitas sektor pertanian, mengingat rerisiko kebijakan yang tumpang tindih. “Di Indonesia, dagang pupuk saja bisa masuk penjara karena rantainya terlalu rumit,” ujarnya.
Zulkifli menyebut bahwa lahan pertanian pun melibatkan koordinasi dengan Kementerian ATR, Kehutanan, hingga lingkungan hidup. Ia menegaskan bahwa sinergi antar-kementerian sangat penting untuk mempercepat jalur distribusi dan membuka akses pupuk bagi para petani.
Dengan perbaikan koordinasi, menurut Zulkifli, swasembada pangan bukan hanya impian. Tetapi bisa memberikan kesejahteraan bagi jutaan rakyat.
“Oleh karena itu pentin sekali fungsi koordinasi. Kalau ini berhasil, swasembada pangan, maka jutaan rakyat akan bahagia,” katanya.
Zulkifli Hasan menyebut program swasembada pangan yang digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak bisa ditawar lagi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Zulkifli menyampaikan, swasembada pangan bukan hanya soal Indonesia mampu mencukupi kebutuhan beras dalam negeri, tetapi juga komoditas lainnya seperti jagung dan tebu. “Swasembada pangan tidak boleh tawar-tawar. Selambat-lambatnya 2028 kita harus swasembada pangan,” tegasnya. Program swasembada pangan yang digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak bisa ditawar lagi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Zulkifli menyampaikan, swasembada pangan bukan hanya soal Indonesia mampu mencukupi kebutuhan beras dalam negeri, tetapi juga komoditas lainnya seperti jagung dan tebu. “Swasembada pangan tidak boleh tawar-tawar. Selambat-lambatnya 2028 kita harus swasembada pangan,” ujar Zulkifi.
Swasembada pangan disebut Zulkifli merupakan program yang sangat strategis dan menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, melalui Peraturan Presiden 139 Tahun tentang penataan tugas dalam posisi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih, periode tahun 2024-2029 dibentuklah Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Menko Pangan pun mendorong seluruh jajarannya untuk bergerak cepat mewujudkan swasembada.”Program yang begitu penting, strategis, baru, semua dimulai dari baru. Tapi tidak ada tempat bagi pejuang untuk ngeluh, tidak ada. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita harus bekerja keras,” katanya.
Sebelumnya, sebanyak 29 pejabat Kemenko Pangan dilantik untuk berbagai posisi strategis. Menko Pangan mengingatkan pentingnya mencapai swasembada pangan tanpa kompromi. (Frans)